[ 22/11/2011 - 07:03 ]
Kairo – PIP: Pemerintah Mesir yang dipimpin Isham Syaraf kemarin mengajukan surat pengunduran dirinya,, kemarin Senin (21/11). Pada saat sama Dewan Militer Mesir menggelar rapat khusus untuk menyikapi surat pengunduran diri pemerintahan saat ini, setelah menyetujui penunukan presiden baru.
Surat pengunduran pememrintah ini muncul ditengah berlanjutnya aksi demo yang menuntut pembentukan susunan pemerintahan penyelamat nasional menyusul gugurnya 35 demonstran selama tiga hari kemarin oleh pasukan keamanan Kairo dan di berbagai tempat lainya.
Sebelumnya pemerintah menggelar pertemuan darurat untuk membahas krisis demonstrasi di Kairo dan beberapa kota lainya yang terus berlanjut. Pertemuan dipimpin perdana menteri Mesir dan sejumlah pimpinan militer. Sementara itu, dewan militer dan pemerintah menampik berniat menunda pemilu. Mereka tetap berkomitmen untuk melangsungkan pemilu tepat waktu.
Sementara itu, menurut sumber medis Mesir menyebutkan, minimal 35 orang meninggal saat bentrokan dengan aparat keamanan di alun-alun Tahrir, sejak Sabtu hingga Senin kemarin. Sementara deputi umum telah membebaskan 64 tersangka kerusuhan setelah ditangkap menyusul aksi tersebut yang ditangkap pada acara tersebut mencapai 200 orang.
Deputi umum menuding ke 200 orang tersebut sebagai dalang kerusuhan yang mengakibat demonstran anarkis dan merusak sejumlah kendaraan milik kepolisian. Pada saat yang sama, sejumlah elemen Mesir baik politik maupun kepemudaan meminta aksi serupa hari ini dengan tema aksi sejuta ummat selamatkan nasional. Tujuannya, untuk meminta dihentikanya kekerasan terhadap para demonstran dan pemerintah harus bertanggung jawab penuh atas peristiwa tersebut. Mereka juga meminta pentingnya menyerahkan pemerintahan pada saatnya minimal maksimal April tahun depan. Semua elemen menuntut pemerintahan Isham Syaraf menyerahkan pemerintahanya serta menyusun pemerintahan penyelemat nasional yang diberikan kewenanganya secara utuh.
Di sisi lain, dewan militer tinggi telah menyusun rancangan dekrit yang dikenal dengan undang-undang “kerusakan hidup berpolitik”. Keputusan tersebut berlaku untuk membuktikan bahwa kondisi ini telah merusak kehidupan politik di Mesir.
Permintaan ini sebenarnya telah gulirkan para demonstran sejak penggulingan Presiden Hosni Mubarak di para Revolusi Rakyat Februari lalu.
Untuk itu, Mayor Jenderal Saeed Abbas, asisten komandan konferensi pers Militer Pusat dalam pernyataan persnya menegaskan, komitmen Dewan Militer untuk tetap pada peda jalan menuju penyerahan kekuasaan kepada pemerintah sipil terpilih.
Dia juga menyerukan kepada semua kekuatan politik untuk bersatu dan bekerja untuk menghindari dampak negatif. Dewan menekankan agar memenuhi janji kepada masyarakat untuk menyerahkan tampuk kekuasaan kepada otoritas sipil terpilih, dan menegaskan bahwa dia tidak berusaha untuk memperpanjang masa transisi dan tidak akan memungkinkan orang untuk mengganggu proses transformasi demokrasi, ungkapnya. (asy)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar